Rabu, 15 Juni 2011 04:52

Astra Sedaya Finance Dinilai Langgar Hak Konsumen

Jakarta, SolusiMobil.com - Upaya penarikan paksa kendaraan yang dilakukan oleh PT. Astra Sedaya Finance terhadap seorang konsumennya di kawasan Jati Asih , Bekasi, Sabtu lalu ternyata dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak konsumen. Hal ini dikatakan oleh praktisi hukum senior Jhonson Panjaitan.

"Itu sudah melanggar hak konsumen, apalagi jika penarikan disertai dengan paksaan dan tidak sesuai dengan prosedur," tegas Jhonson Panjaitan seperti dilansir dari seruu.com, Selasa (15/6).

Sebelumnya dua orang juru tagih dari PT. Astra Sedaya Finance akan melakukan upaya penarikan paksa terhadap kendaraan Daihatsu Terios tahun 2008 bernomor polisi B 1253PY milik PT. Parisada yang berlokasi di Sakura regency , Bekasi. Upaya penarikan mobil yang akan lunas 5 bulan lagi ini ditentang oleh pemilik kendaraan dan sempat memicu keributan meski akhirnya reda setelah pihak konsumen berniat untuk menyelesaikan di kantor kepolisian.

Pangkal persoalan adalah tidak adanya pemberitahuan dan peringatan yang diterima oleh konsumen yang mengaku baru terlambat kurang dari 1 bulan tersebut terkait dengan keterlambatan, ia juga menolak dikatakan tidak kooperatif mengingat selama ini pembayaran dilakukan secara rutin tidak pernah terlambat dan hingga saat ini hanya kurang beberapa bulan lagi akan lunas. Sementara dengan berbekal surat kuasa penarikan, sang debt collector yang diketahui bernama Otto B Parlindungan, sempat memaksa agar mobil dibawa saat itu juga.

Terkait dengan hal ini, Johonson menilai bahwa patut dicurigai adanya modus tertentu dari lembaga pembiayaan, pasalnya sejumlah kasus yang terjadi dan mengemuka, penarikan kendaraan oleh debt collector perusahaan pembiayaan justru dilakukan pada kendaraan yang menjelang lunas. "Itu sering, bahkan beberapa sudah masuk ranah hukum, nah patut dicurigai adanya kemungkinan kearah sana, saya fikir dengan kemenangan dua konsumen di Padang, maka itu bisa menjadi rujukan hukum. Jangan takut untuk menyelesaikan hal ini di pengadilan," tegasnya.

Sikap arogan dari sejumlah lembaga pembiayaan tersebut sebenarnya sudah memunculkan berbagai keluhan dari konsumen. Namun hingga saat ini otoritas jasa keuangan dinilai lebih memperhatikan kepentingan para pemberi kredit dibandingkan perlindungan terhadap masyarakat.

Dari ribuan kasus, hanya segelintir saja yang masuk ke media dan menjadi bahan pemberitaan. Apalagi yang kemudian bisa masuk ke ranah hukum. " Pasalnya, banyak kasus yang terjadi pada kendaraan roda dua, konsumennya bukan orang yang mampu dan mengerti hukum, justru karena kepolosannya seringkali orang-orang kecil seperti itu menjadi sangtapan lembaga leasing dan pembiayaan," tutur Ketua Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo dalam kesempatan diskusi beberapa waktu lalu.

Ia juga mengatakan bahwa dari sejumlah kasus yang dilaporkan kepada YLKI, sejauh ini kekerasan masih menjadi andalan dari lembaga pembiayaan dalam menghadapi konsumennya.

"Kasus Citibank yang kemudian ditindaklanjuti oleh DPR dan BI bisa menjadi isyarat yang baik bagi perlindungan konsumen, apalagi untuk lembaga pembiayaan yang hanya berpegang pada Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar hukum, yang seharusnya tunduk dibawah UU Perlindungan konsumen yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi," tuturnya. [ms/jr]

Diskusikan pendapat Anda dan berinteraksi dengan pembaca lain di Komunitas GaulAuto. Segera bergabung dan manfaatkan seluruh fasilitas yang gaul dan canggih gratis disini

Klik disini untuk berkomentar menggunakan account anda